Samsung memperkenalkan Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, dan Flip8 serta membuka preorder di Indonesia. Simak harga dan perbedaan utama ketiganya.
Hedra.ID, Beijing - China memperketat pengawasan terhadap ekspor drone dan teknologi terkait ke Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Beijing melarang organisasi dan individu di dalam negeri bertransaksi atau bekerja sama dengan tujuh entitas asal AS.
Kementerian Perdagangan China menyatakan drone yang masuk kategori barang terkendali, komponen utama, dan teknologi terkait kini harus melalui pemeriksaan izin secara individual sebelum dikirim ke AS.
Kebijakan ini bukan larangan menyeluruh terhadap semua drone buatan China. Pemeriksaan tambahan hanya berlaku untuk produk dan teknologi yang sudah tercakup dalam aturan pengendalian ekspor barang penggunaan ganda, yakni barang yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sipil maupun militer.
Proses pemeriksaan per kasus berpotensi memperpanjang waktu pengiriman produk yang masuk dalam daftar tersebut. Namun, pemerintah China belum menjelaskan nilai perdagangan, jumlah perusahaan, maupun model drone yang akan terkena dampak langsung.
Beijing menyebut kebijakan itu sebagai respons terhadap pembatasan terbaru Washington yang menyasar perusahaan dan produk China di sektor telekomunikasi, laboratorium pengujian, drone, router konsumen, kabel bawah laut, robotika, dan perangkat daya.
Dalam pernyataannya yang dimuat Associated Press, Rabu (5/8/2026)., Kementerian Perdagangan China mengatakan kebijakan AS telah merugikan hak dan kepentingan China. Kementerian menyatakan Beijing “tidak punya pilihan selain mengambil tindakan balasan yang diperlukan.”
Selain memperketat ekspor drone, China juga melarang transaksi dan kerja sama dengan tujuh entitas Amerika Serikat. Larangan tersebut diterapkan melalui dua keputusan terpisah dengan alasan yang berbeda.
Enam entitas yang masuk dalam keputusan pertama adalah Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité Group, dan Human Rights in China.
Kementerian Perdagangan China menuduh keenam entitas tersebut membantu atau mendukung sanksi AS yang berkaitan dengan Xinjiang. Berdasarkan keputusan itu, organisasi dan individu di China dilarang melakukan transaksi, kerja sama, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan mereka.
Pemerintah AS sebelumnya menambahkan 43 perusahaan China ke dalam daftar entitas berdasarkan Uyghur Forced Labor Prevention Act. Barang yang diproduksi seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dalam daftar itu dapat ditolak masuk ke pasar AS, kecuali importir mampu membuktikan bahwa produknya tidak terkait kerja paksa.
China membantah tuduhan kerja paksa di Xinjiang dan menyebut kebijakan tersebut sebagai sanksi sepihak. Sementara itu, pemerintah AS menyatakan daftar itu digunakan untuk mencegah masuknya produk yang diduga terkait praktik kerja paksa.
Entitas ketujuh, Compliance Testing LLC, dikenai tindakan melalui keputusan terpisah. Beijing menuduh perusahaan pengujian dan sertifikasi yang berbasis di Arizona itu membantu kebijakan Federal Communications Commission yang dianggap merugikan kepentingan perusahaan China.
FCC sebelumnya mempercepat proses persetujuan bagi perangkat yang diuji di laboratorium AS atau negara yang memiliki pengaturan timbal balik. Regulator tersebut juga mengusulkan penghentian pengakuan terhadap laboratorium dan lembaga sertifikasi di negara yang tidak memiliki pengaturan serupa dengan Washington.
Perubahan itu berpotensi menyulitkan laboratorium berbasis di China dalam membantu produsen mendapatkan persetujuan FCC untuk perangkat yang akan dijual di pasar AS. Beijing sebelumnya telah memperingatkan akan mengambil tindakan balasan apabila pembatasan tersebut diteruskan.
Paket kebijakan terbaru China juga mencakup proses sertifikasi produk di dalam negeri. Lembaga yang berbasis di AS tidak lagi diizinkan melakukan inspeksi lanjutan terhadap pabrik dalam sistem China Compulsory Certification atau CCC.
CCC digunakan untuk memastikan produk tertentu memenuhi persyaratan keselamatan sebelum dipasarkan di China. Dengan pembatasan tersebut, produsen mungkin perlu beralih ke auditor dari negara lain atau menggunakan lembaga sertifikasi lain yang masih diakui.
Kementerian Perdagangan China juga membuka penyelidikan keamanan nasional terhadap perangkat lunak pencetakan serta peralatan cetak, fotokopi, dan kantor impor. Pengumuman itu tidak menyebut negara maupun perusahaan tertentu sebagai sasaran.
Alfredo Montufar-Helu, Managing Director Ankura China yang berbasis di Beijing, menilai kebijakan tersebut sebagai balasan yang dapat diperkirakan. “Ini langkah balasan dan bukan sesuatu yang mengejutkan,” ujarnya kepada Reuters.
Menurutnya, Beijing telah membangun perangkat tindakan balasannya selama beberapa bulan. Ia menilai China dan Amerika Serikat masih memilih langkah yang terarah, bukan pembatasan luas, yang menunjukkan kedua pihak belum ingin ketegangan berkembang tanpa kendali.
Baca juga: Perusahaan China Perkenalkan Konstelasi Pertama untuk Komputasi Antariksa
Rangkaian kebijakan ini memperluas ketegangan teknologi antara China dan Amerika Serikat ke sektor drone, pengujian perangkat, sertifikasi produk, dan pelacakan rantai pasok.
Meski demikian, cakupannya masih terbatas pada barang terkendali dan entitas tertentu. Kebijakan tersebut belum dapat disebut sebagai penghentian perdagangan teknologi secara menyeluruh antara kedua negara.
