Untuk pertama kalinya, robot humanoid berhasil menyelesaikan marathon lebih cepat dari rekor dunia yang dipegang manusia.
Hedra.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mempercepat digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Fokusnya bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi memastikan data penerima semakin akurat lewat integrasi lintas sektor.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki sistem data bansos di Indonesia. Selama ini, ketidaksesuaian data kerap menimbulkan dua masalah sekaligus: bantuan tidak sampai ke yang berhak, atau justru diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Kemensos menempatkan penguatan data sebagai prioritas. Integrasi dengan berbagai sumber data pemerintah diharapkan bisa memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang selama ini menjadi acuan utama penyaluran bansos.
Transformasi digital yang dilakukan mencakup pembaruan sistem pendataan hingga proses verifikasi penerima. Dengan sistem yang lebih terhubung, potensi duplikasi data bisa ditekan, sementara proses validasi jadi lebih cepat.
Upaya ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi layanan publik memang terus didorong untuk meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi.
Bagi masyarakat, perubahan ini diharapkan terasa langsung. Akses terhadap bantuan bisa lebih jelas, sementara proses yang sebelumnya panjang dan berlapis mulai disederhanakan.
Meski digitalisasi terus berjalan, tantangan di lapangan tidak kecil. Akurasi data penerima bansos masih menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya tuntas.
Dalam banyak kasus, kesalahan data masih terjadi. Ada yang sebenarnya mampu tetapi menerima bantuan, sementara yang layak justru terlewat. Fenomena ini dikenal sebagai inclusion error dan exclusion error.
Bank Dunia dalam berbagai laporan perlindungan sosial di negara berkembang menekankan bahwa kualitas data menjadi faktor penentu efektivitas program. Tanpa data yang solid, program berisiko tidak tepat sasaran.
Di Indonesia, DTKS mencakup puluhan juta rumah tangga. Namun kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis membuat data cepat usang jika tidak diperbarui secara rutin.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemensos mendorong integrasi data dengan berbagai instansi. Data kependudukan dari Dukcapil, misalnya, bisa dipadukan dengan informasi ekonomi untuk membentuk profil penerima yang lebih akurat.
Pendekatan ini membuat data tidak lagi berdiri sendiri. Setiap informasi bisa diverifikasi silang, sehingga potensi kesalahan dapat ditekan sejak awal.
Di tahap lebih lanjut, integrasi ini juga membuka peluang pemanfaatan analisis data dalam skala besar. Sistem dapat mendeteksi pola yang tidak wajar, termasuk indikasi data ganda atau penerima yang tidak sesuai kriteria.
Untuk mempercepat implementasi, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja secara intensif dalam satu lokasi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan koordinasi yang hanya mengandalkan rapat berkala.
Alih-alih terpisah di masing-masing instansi, tim akan dikumpulkan dalam satu ruang kerja agar proses konsolidasi dan eksekusi bisa berjalan lebih cepat.
“Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat agar tim bisa bekerja setiap hari,” kata Robben Rico, Sekretaris Jenderal Kemensos lewat keterangan resmi yang diterima Hedra.ID, Senin (4/5/2026).
Dari hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos disebut telah berjalan sekitar 80 persen dari target. Namun, masih ada pekerjaan rumah pada kualitas dan kelengkapan data yang menjadi fokus pembenahan berikutnya.
Untuk menjaga akuntabilitas, Kemensos juga mendorong keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahap awal. Peran ini penting agar proses pengawasan dan audit berjalan paralel dengan implementasi.
“Kita ingin dari awal dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Jika berjalan optimal, digitalisasi bansos tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga memperkuat transparansi. Masyarakat bisa lebih mudah mengecek status bantuan, sementara pemerintah memiliki kontrol yang lebih baik terhadap distribusi anggaran.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Program bansos selama ini kerap menjadi sorotan, terutama ketika muncul kasus salah sasaran atau dugaan penyalahgunaan.
Pada akhirnya, digitalisasi bansos bukan hanya soal teknologi. Kunci utamanya tetap pada konsistensi pembaruan data dan koordinasi antar lembaga.
Tanpa dua hal tersebut, sistem yang sudah digital sekalipun berisiko tidak membawa perubahan berarti di lapangan.
