AI ghost memungkinkan orang berbicara dengan simulasi orang meninggal. Manfaat emosionalnya ada, tetapi batasnya perlu dipahami agar duka tidak berubah menjadi ketergantungan digital.
Hedra.ID, Washington - Pegawai lembaga cabang eksekutif Amerika Serikat kini dapat mengunduh TikTok di perangkat dinas apabila instansinya memberikan izin. Perubahan ini bukan pembukaan akses secara menyeluruh: setiap lembaga tetap berwenang mempertahankan larangan berdasarkan pertimbangan keamanan, produktivitas, atau kebijakan internal.
Seperti dikutip Hedra.ID dari Reuters, dasar perubahan tersebut adalah opini hukum Office of Legal Counsel di Departemen Kehakiman AS yang diterbitkan pada Kamis (16/7/2026) waktu setempat. Kantor itu menyimpulkan bahwa TikTok versi AS yang kini dioperasikan TikTok USDS tidak lagi termasuk aplikasi yang dilarang berdasarkan No TikTok on Government Devices Act 2022.
Undang-undang 2022 sebelumnya mewajibkan TikTok dihapus dari perangkat dan sistem teknologi pemerintah federal karena aplikasi itu dikembangkan atau disediakan oleh ByteDance maupun entitas yang dikendalikan perusahaan tersebut. Tafsir baru Departemen Kehakiman berpusat pada perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian operasional TikTok di AS, bukan pada pencabutan undang-undangnya.
TikTok USDS dibentuk setelah transaksi pemisahan operasional diselesaikan pada Januari 2026. Investor Amerika dan global memegang 80,1% saham usaha patungan itu, sedangkan ByteDance mempertahankan 19,9%. TikTok USDS juga disebut beroperasi sebagai entitas terpisah dengan dewan direksi yang mayoritas anggotanya berasal dari AS.
Menurut Office of Legal Counsel, kepemilikan minoritas ByteDance tidak cukup untuk membuat TikTok USDS tetap berada dalam cakupan larangan. Kantor tersebut menafsirkan istilah kepemilikan dalam undang-undang sebagai kepemilikan yang memberikan kendali, bukan sekadar kepemilikan sebagian saham. ByteDance juga dinilai tidak memiliki kekuatan suara untuk mengubah protokol keamanan yang diterapkan usaha patungan tersebut.
Pertimbangan Departemen Kehakiman juga mencakup keterangan dari penasihat hukum TikTok USDS tentang pengelolaan data pengguna AS. Perusahaan menyatakan data sensitif disimpan dalam lingkungan cloud Oracle di AS, sedangkan sistem dan pegawai ByteDance di luar usaha patungan dilarang mengaksesnya secara langsung. TikTok USDS juga menggunakan pakar keamanan siber pihak ketiga untuk mengaudit program privasi dan keamanan serta mencari kerentanan pada kode aplikasinya.
Namun, uraian mengenai perlindungan data itu berasal dari informasi yang disampaikan TikTok USDS kepada pemerintah. Opini hukum Departemen Kehakiman tidak disertai hasil audit independen lengkap yang memungkinkan publik menilai seluruh pengamanan tersebut secara terpisah.
T. Elliot Gaiser, Assistant Attorney General yang memimpin Office of Legal Counsel, menegaskan bahwa kesimpulan hukum itu hanya memberi ruang bagi lembaga untuk menentukan kebijakannya sendiri. Dalam opini yang ditandatanganinya, ia menulis, “Tidak ada mandat yang mewajibkan lembaga-lembaga untuk menggunakan kewenangan tersebut dengan cara tertentu dalam setiap atau semua kasus.”
Dengan demikian, perubahan ini tidak berarti TikTok otomatis tersedia di seluruh perangkat pemerintah AS. Pegawai lembaga cabang eksekutif baru dapat memasangnya apabila instansi tempat mereka bekerja memberikan izin dan penggunaannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lembaga juga tetap dapat melarang aplikasi tersebut untuk alasan administratif maupun pengelolaan tenaga kerja.
