Paket Telkomsel–CapCut Standard Rp68.000 menawarkan langganan 30 hari dan kuota 1,5 GB. Simak siapa yang benar-benar bisa menghemat lewat bundel ini.
Hedra.ID, Ceuta - Ketika sebuah platform mengatakan akan meningkatkan fact-checking, mudah muncul kesan bahwa informasi yang dinilai salah akan langsung dihapus. Padahal, memeriksa sebuah klaim dan menentukan nasib konten yang memuat klaim tersebut adalah dua pekerjaan yang berbeda.
Perbedaan itu terlihat dari langkah Meta dan TikTok setelah penyeberangan besar-besaran dari Maroko menuju Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara. Kedua platform menyepakati mekanisme khusus dengan Uni Eropa untuk bekerja sama dengan fact-checker terkait konten mengenai penyeberangan perbatasan.
Langkah tersebut muncul setelah informasi menyesatkan dan sejumlah video viral beredar di media sosial. Pejabat Uni Eropa mengatakan mekanisme itu ditujukan untuk mencegah jaringan kriminal membujuk calon migran melakukan perjalanan berbahaya dengan informasi palsu.
Namun, kesepakatan dengan fact-checker tidak berarti setiap konten yang dinilai bermasalah otomatis hilang dari platform. Di sinilah fact-checking dan moderasi perlu dibedakan.
Meta dan TikTok menyepakati mekanisme eskalasi dan kerja sama khusus dengan fact-checker sebagai bagian dari protokol krisis. Mekanisme tersebut membantu memeriksa informasi yang beredar, tetapi sumber tidak menyebut setiap konten yang diperiksa kemudian otomatis dihapus.
Fact-checking bekerja pada pertanyaan tentang klaim: apakah informasi yang beredar didukung bukti, bertentangan dengan fakta yang tersedia, atau kehilangan konteks penting. Setelah itu masih ada pertanyaan lain: apa yang harus dilakukan terhadap unggahan yang memuat klaim tersebut?
Pemisahan ini juga terlihat dalam penjelasan European Digital Media Observatory mengenai sistem respons cepat terhadap disinformasi saat pemilu. EDMO membedakan kegiatan menganalisis konten, menyediakan bukti, dan memberi informasi kepada publik dari keputusan untuk menghapus, memberi label, atau menurunkan distribusi sebuah konten.
Artinya, hasil pemeriksaan fakta dapat menambah konteks atau menjadi salah satu dasar untuk tindakan berikutnya. Namun, fact-checking sendiri bukan tombol hapus.
Keputusan mengenai nasib sebuah unggahan berada pada lapisan moderasi. Dalam kasus Ceuta, juru bicara Komisi Eropa mengatakan Meta dan TikTok dapat memblokir atau menurunkan prioritas distribusi konten secara sukarela. Komisi tidak memerintahkan kedua perusahaan untuk menghapus konten, tetapi membuka dialog agar platform mengambil tindakan yang dinilai bertanggung jawab.
Karena itu, tindakan terhadap konten tidak hanya punya dua pilihan antara dibiarkan atau dihapus. Platform dapat mengambil langkah berbeda sesuai kebijakan dan mekanisme yang berlaku.
Meta dan TikTok, misalnya, juga berkomitmen melarang konten terkait penyelundupan manusia. Komitmen ini berbeda fungsi dari kerja sama dengan fact-checker. Yang satu menyangkut penilaian terhadap informasi yang beredar, sedangkan yang lain menyangkut aturan mengenai jenis konten yang diizinkan berada di platform.
Prinsip serupa terlihat dalam mekanisme trusted flagger di bawah Digital Services Act. Trusted flagger dapat melaporkan konten yang dinilai berpotensi ilegal, tetapi European Commission menjelaskan bahwa penyedia platform tetap bertanggung jawab memutuskan tindakan atas laporan tersebut.
Mekanisme trusted flagger bukan fact-checking dan bukan mekanisme yang sama dengan kesepakatan Meta dan TikTok di Ceuta. Namun, contoh itu membantu menunjukkan satu batas penting: pihak yang mengidentifikasi masalah tidak selalu menjadi pihak yang memutuskan apa yang terjadi pada konten.
Kasus Ceuta menunjukkan mengapa kalimat seperti “platform akan menghapus informasi salah” terlalu menyederhanakan prosesnya. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa informasi daring yang menyesatkan ikut membentuk persepsi sebagian calon migran mengenai putusan Mahkamah Agung Spanyol.
Putusan itu menghentikan pengembalian langsung terhadap orang yang dicegat di laut, tetapi tidak berarti mereka otomatis boleh tinggal di Spanyol. Pemerintah Spanyol menyalahkan informasi menyesatkan yang beredar daring karena memberi kesan berbeda.
Respons terhadap informasi seperti itu dapat melewati beberapa jalur sekaligus. Ada pemeriksaan terhadap klaim, kerja sama dengan fact-checker, keputusan mengenai distribusi konten, dan aturan platform untuk kategori konten tertentu.
Menyebut semua proses tersebut sebagai “menghapus informasi salah” justru menutupi bagian yang penting untuk dipahami. Dalam artian, fact-checking membantu menjawab apakah sebuah klaim memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Moderasi menjawab pertanyaan berikutnya: apa yang dilakukan platform terhadap konten tersebut.
Keduanya dapat saling berkaitan, tetapi satu tidak otomatis menghasilkan yang lain. Karena itu, ketika sebuah platform mengumumkan kerja sama dengan fact-checker, pertanyaan yang lebih berguna bukan sekadar apakah konten akan dihapus. Yang perlu dilihat adalah apa yang diperiksa, bagaimana hasil pemeriksaan digunakan, dan siapa yang menentukan tindakan terhadap konten setelahnya.
