Beauty tech membuat skincare makin mirip layanan berbasis data lewat skin scan, AI, dan rekomendasi personal. Namun, teknologi ini tetap punya batas.
Hedra.ID, Jakarta - Standar AI global terdengar seperti urusan pemerintah, perusahaan teknologi besar, atau lembaga internasional. Namun, saat AI makin sering masuk ke aplikasi kerja, toko online, layanan pelanggan, pemasaran, pembayaran, dan analisis penjualan, standar itu bisa ikut menentukan cara usaha kecil memakai teknologi.
Di titik inilah persoalannya menjadi dekat dengan UMKM. Standar AI memang dibutuhkan agar teknologi tidak dipakai sembarangan. AI yang menyentuh data pelanggan, membuat rekomendasi otomatis, atau membantu keputusan bisnis perlu batas keamanan, privasi, dan akuntabilitas.
Masalahnya, standar yang baik di atas kertas belum tentu ringan untuk dijalankan. Jika pelaku usaha harus memahami dokumen teknis, mencatat penggunaan data, menyiapkan bukti kepatuhan, atau mengikuti prosedur audit yang rumit, beban itu akan terasa berbeda antara perusahaan besar dan UMKM.
Pemerintah Indonesia membawa kekhawatiran itu dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 di Washington DC. Sikap yang disampaikan bukan menolak standar AI, tetapi meminta agar standar global tetap fleksibel dan tidak menjadi hambatan kepatuhan baru bagi UMKM di negara berkembang.
Kata “standar” sering terdengar netral. Seolah-olah, jika semua pelaku mengikuti aturan yang sama, hasilnya pasti lebih adil. Dalam praktiknya, beban untuk memenuhi aturan yang sama bisa sangat berbeda.
Perusahaan besar biasanya punya tim hukum, tim teknologi, konsultan, anggaran, dan sistem dokumentasi. Jika ada kewajiban memetakan risiko, mencatat penggunaan data, menyiapkan audit, atau membuktikan kepatuhan, pekerjaan itu bisa dimasukkan ke struktur yang sudah ada.
UMKM tidak selalu punya ruang seperti itu. Banyak usaha kecil memakai AI bukan untuk membuat model sendiri, melainkan untuk membantu pekerjaan harian: menulis materi promosi, merespons pelanggan, menyusun katalog, membaca tren penjualan, atau memakai fitur AI yang sudah tersedia di platform digital.
Jika kewajiban kepatuhannya dibuat seolah semua pelaku adalah pengembang AI besar, manfaat AI bisa kalah oleh rasa rumitnya. Teknologi yang semestinya membantu usaha kecil bekerja lebih efisien justru terasa seperti pintu masuk baru yang penuh syarat.
Karena itu, fleksibilitas menjadi penting. Standar AI yang sehat perlu membedakan penggunaan berisiko tinggi dan penggunaan sederhana. AI untuk membantu membuat caption produk tidak sama risikonya dengan AI yang menentukan kelayakan kredit, diagnosis kesehatan, atau akses layanan publik.
Jika semua dipukul rata, aturan yang niatnya melindungi bisa berubah menjadi pagar yang terlalu tinggi.
Dalam laporan ANTARA, Indonesia menekankan bahwa negara berkembang seharusnya ikut merumuskan standar, bukan hanya menerima aturan setelah jadi. Poin ini penting karena standar global tidak selalu lahir dari kondisi pelaku usaha yang sama.
Negara dengan industri teknologi matang, akses modal besar, dan tenaga ahli melimpah punya posisi berbeda dari negara yang ekonominya banyak bertumpu pada usaha kecil. Bagi negara berkembang, standar AI bukan hanya urusan etika teknologi. Ia juga menentukan apakah pelaku kecil punya ruang untuk memakai AI dengan aman tanpa langsung tersisih oleh biaya dan kerumitan aturan.
Jika standar global terlalu mahal atau terlalu sulit dipahami, UMKM bisa makin bergantung pada platform besar yang sudah siap secara kepatuhan. Mereka tetap bisa memakai fitur AI, tetapi lebih sulit membangun pemahaman sendiri tentang data apa yang boleh dipakai, risiko apa yang perlu dicek, dan kapan penggunaan AI harus dibatasi.
Di Indonesia, konteks ini penting karena struktur UMKM didominasi usaha mikro. Data Kadin Indonesia yang mengutip laporan Kementerian UMKM menyebut jumlah UMKM non-pertanian pada 2025 mencapai sekitar 30,21 juta unit, dengan usaha mikro mengambil porsi sangat besar.
Tantangannya juga tidak hanya satu. Kadin mencatat isu seperti literasi digital, produktivitas, legalitas, pembiayaan, sumber daya manusia, standardisasi, dan sertifikasi masih menjadi pekerjaan besar bagi UMKM.
Artinya, ketika standar AI masuk ke ruang usaha kecil, persoalannya bukan sekadar apakah pelaku UMKM boleh memakai AI atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka punya panduan, pelatihan, dan tahapan kepatuhan yang masuk akal untuk benar-benar memakainya secara aman.
Fleksibilitas standar AI tidak berarti keamanan boleh dilonggarkan. Prinsip seperti transparansi, perlindungan data, pengawasan manusia, dan akuntabilitas tetap penting, terutama ketika AI menyentuh konsumen atau data sensitif.
Yang perlu dihindari adalah standar yang hanya masuk akal untuk organisasi besar. Bagi UMKM, pendekatannya perlu lebih praktis: panduan penggunaan data pelanggan, daftar cek risiko sederhana, pemberitahuan saat konten dibuat dengan AI, batas penggunaan data sensitif, dan rujukan kapan sebuah penggunaan AI harus diperiksa lebih ketat.
Dengan pendekatan seperti itu, standar AI tidak berhenti sebagai dokumen kepatuhan. Ia bisa menjadi alat bantu agar pelaku kecil memahami mana penggunaan AI yang aman, mana yang perlu hati-hati, dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan tanpa kapasitas tambahan.
Perdebatan di G20 menunjukkan bahwa pembahasan AI global tidak lagi hanya soal model paling canggih atau perusahaan paling kuat. Ia juga soal siapa yang sanggup mengikuti aturan ketika teknologi itu masuk ke ekonomi sehari-hari.
Untuk UMKM, standar AI akan terasa adil jika membantu mereka naik kelas. Bukan membuat mereka berhenti sejak awal karena aturan keamanan ditulis dengan ukuran perusahaan besar.
