Smart glasses Meta layak untuk penggunaan terbatas dengan persetujuan yang jelas. Risiko rekaman, pemrosesan cloud, dan privasi orang lain membuatnya kurang cocok dipakai sembarangan.
Hedra.ID, Kenya - Pemerintah Kenya menyelidiki insiden keamanan siber yang memengaruhi situs resmi Presiden William Ruto. Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi Kenya atau ICT Authority membatasi sementara akses ke situs tersebut untuk menahan dampak insiden, melakukan analisis forensik, dan menjalankan proses pemulihan.
Seperti dilansir Standard Media, Sabtu (18/7/2026), Kementerian Informasi, Komunikasi, dan Ekonomi Digital Kenya mengatakan insiden itu terdeteksi oleh ICT Authority. Lembaga tersebut kemudian mengaktifkan protokol respons keamanan siber dan bekerja bersama instansi pemerintah terkait serta mitra teknis untuk menyelidiki kondisi yang menyebabkan gangguan.
Selain itu, media lokal Kenyans.co.ke melaporkan halaman utama situs sempat diganti dengan pesan yang ditujukan kepada Ruto. Pesan itu mencantumkan alamat dompet mata uang kripto dan meminta pembayaran 5 bitcoin, yang disebut setara sekitar 41 juta shilling Kenya.
Laporan tersebut juga menyebut pihak di balik insiden mengancam akan membocorkan informasi yang tidak diperinci apabila permintaan itu tidak dipenuhi. Pemerintah belum mengonfirmasi identitas pelaku maupun isi klaim dalam pesan tersebut.
Setelah insiden terdeteksi, pemerintah menerapkan langkah mitigasi dan memulai pemulihan situs. Kementerian tidak memerinci sistem yang terdampak selain situs resmi presiden, metode yang digunakan untuk memperoleh akses, ataupun apakah gangguan tersebut berhubungan dengan kelemahan pada infrastruktur lain.
“Untuk saat ini, tidak ada bukti akses tanpa izin ke data sensitif, eksfiltrasi data, atau kehilangan informasi,” kata Menteri Informasi, Komunikasi, dan Ekonomi Digital William Kabogo Gitau dalam pernyataan yang diunggah di X. Ia menambahkan bahwa sistem pemerintah dan layanan digital tetap aman serta beroperasi.
Pernyataan itu merupakan temuan awal selama penyelidikan forensik berlangsung, bukan kesimpulan akhir mengenai cakupan insiden. Ketika pemerintah mengumumkan penyelidikan pada 18 Juli 2026, belum ada informasi resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab, kemungkinan data yang menjadi sasaran, atau waktu penyelesaian pemulihan situs.
