Sebuah HP bisa saja menjalankan Android 17, tetapi belum tentu menerima semua fitur yang muncul dalam promosi atau pembahasan awal.
Hedra.ID, India - Bank sentral India kembali mendorong pemerintah mengambil sikap lebih keras terhadap kripto. Dalam dokumen pemerintah yang dilihat Reuters, Kamis (8/7/2026), Reserve Bank of India (RBI) menyebut arah kebijakan yang “leaning towards prohibition” atau condong ke pelarangan masih layak dipertimbangkan.
Sikap itu belum berarti India sudah melarang kripto. Pemerintah India belum mengadopsi aturan final untuk melarang atau mengatur aset virtual, sementara pembahasan kebijakannya beberapa kali tertunda.
Dokumen tersebut menunjukkan RBI ingin bank dan lembaga keuangan dijauhkan dari aset kripto maupun stablecoin yang diterbitkan swasta. Alasannya, bank sentral khawatir risiko kripto dapat masuk ke sistem keuangan resmi jika lembaga keuangan diizinkan memiliki eksposur terhadap aset tersebut.
Seorang sumber yang mengetahui pemikiran RBI mengatakan kepada Reuters bahwa bank sentral cenderung mendukung pelarangan agar kripto tetap berada di luar sistem keuangan resmi. Sumber itu meminta identitasnya tidak disebut karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Stablecoin ikut menjadi perhatian. RBI menilai stablecoin berbasis mata uang asing dapat mengganggu kedaulatan moneter, sementara token berbasis rupee berisiko mengurangi pendapatan pemerintah dari penerbitan uang dan menambah tekanan terhadap stabilitas keuangan saat pasar terguncang.
Kekhawatiran juga muncul dari sisi pajak. Dokumen yang dikutip Reuters menyebut kurang dari seperempat dari 645.000 orang yang bertransaksi kripto pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2023 melaporkannya dalam surat pemberitahuan pajak.
Departemen pajak India menilai transaksi lewat bursa luar negeri dan dompet pribadi membuat pemilik manfaat lebih sulit diidentifikasi. Perdagangan peer-to-peer dalam denominasi rupee juga disebut menyulitkan pelacakan penghasilan kena pajak.
Pasar kripto India tetap besar meski arah kebijakannya belum jelas. Estimasi departemen pajak yang dikutip Reuters menyebut hampir 39 juta trader kripto di India memegang aset digital sekitar US$2,1 miliar pada akhir Mei.
Di parlemen, pembahasan juga masih berjalan. Economic Times melaporkan Ketua Standing Committee on Finance Bhartruhari Mahtab mengatakan panelnya kemungkinan segera mengeluarkan laporan setelah mendengar masukan dari RBI dan lembaga lain.
Karena belum ada keputusan final, perkembangan ini lebih tepat dibaca sebagai penguatan tekanan dari RBI dan otoritas pajak, bukan sebagai larangan kripto yang sudah berlaku di India.
