Pemerintah menyiapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi di luar Komdigi. Independensinya akan ditentukan oleh desain pelaporan, anggaran, dan penegakan.
Hedra.ID, Jakarta - Rencana menempatkan pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan kategori administratif. Kementerian UMKM menyebut salah satu manfaatnya adalah membuka peluang bagi pengemudi untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat atau KUR, meski persyaratan administratif tetap berlaku.
Kerangka ini mengubah cara pengemudi ditempatkan dalam ekosistem platform. Mereka bukan hanya mitra yang menerima pesanan melalui aplikasi, tetapi juga dapat diperlakukan sebagai pelaku usaha yang masuk ke skema pembiayaan dan pemberdayaan untuk usaha mikro.
Namun, memasukkan pengemudi ojol ke dalam kerangka UMKM tidak serta-merta memindahkan seluruh persoalan mereka ke ranah kebijakan usaha mikro.
KUR menjadi salah satu konsekuensi paling konkret dari klasifikasi tersebut. Jika dasar legalnya selesai dan pengemudi memenuhi ketentuan yang berlaku, posisi sebagai pelaku UMKM dapat membuka akses ke pembiayaan bersubsidi yang ditujukan bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.
Di sini, kategori administratif mulai memiliki dampak ekonomi. Status tersebut dapat menentukan program yang bisa diakses pengemudi, lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan, dan instrumen pemerintah yang digunakan untuk mendukung aktivitas usaha mereka.
Tetapi pekerjaan pengemudi ojol tidak sepenuhnya menyerupai usaha mikro yang berdiri sendiri. Aktivitas mereka tetap bergantung pada platform yang mempertemukan pengemudi dengan konsumen, mengelola sistem pemesanan, dan menjadi bagian dari mekanisme pembagian pendapatan.
Karena itu, rancangan kebijakan pemerintah tidak menempatkan seluruh urusan ojol di bawah Kementerian UMKM. Dalam keterangan yang tersedia, Kementerian Perhubungan tetap menangani tarif angkutan penumpang, Komdigi menangani tarif pengiriman barang, sementara Kementerian UMKM mendapat peran pada pemberdayaan, evaluasi kemitraan, dan fasilitas dalam ekosistem tersebut. Perlindungan sosial juga muncul sebagai lapisan kebijakan tersendiri.
Pembagian kewenangan itu memperlihatkan salah satu kerumitan utama ekonomi platform. Pengemudi yang sama dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri, bermitra dengan perusahaan aplikasi, menggunakan kendaraan sendiri, sekaligus menghadapi risiko ketika menjalankan pesanan.
Kerangka usaha mikro dapat menjawab sebagian dari posisi tersebut, terutama yang berkaitan dengan akses program usaha dan pembiayaan. Namun, klasifikasi itu tidak otomatis menyelesaikan seluruh hubungan antara pengemudi, aplikator, dan negara.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga menempatkan perlindungan sosial pengemudi dan kurir online sebagai persoalan yang perlu ditangani. Artinya, akses pembiayaan dan perlindungan terhadap risiko kerja berjalan melalui instrumen kebijakan yang berbeda.
Di sinilah arti penting rencana status UMKM bagi pengemudi ojol tidak berhenti pada kemungkinan memperoleh KUR. Pemerintah mulai memetakan ekonomi platform melalui beberapa lapisan sekaligus: pembiayaan usaha, kemitraan, tarif, keselamatan, dan perlindungan sosial.
Seberapa jauh kerangka tersebut nantinya mengubah kondisi pengemudi masih bergantung pada bentuk akhir aturan dan penerapannya. Bahan terbaru masih menyebut dasar legal pengklasifikasian ojol sebagai UMKM berada dalam proses finalisasi.
Untuk saat ini, perubahan yang paling terlihat ada pada kerangka kebijakannya: pengemudi ojol mulai ditempatkan bukan hanya sebagai mitra dalam platform digital, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang dapat masuk ke instrumen kebijakan usaha mikro.
