HP TERBARU

Merger XL Axiata dan Smartfren Disahkan Pemerintah

Merger XL Smartfren disetujui, pemerintah minta peningkatan internet cepat, perluas akses ke 3T, dan jaminan tanpa PHK.
Penulis: Editorial News | Diterbitkan: 18 Apr 2025 08:38
Cari Hp
Tablet
Smartwatch
Merger XL Axiata dan Smartfren Disahkan Pemerintah
Lihat Ringkasan

Pemerintah resmi mengesahkan penggabungan PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru bernama PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.

Pengumuman persetujuan merger disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai verifikasi akhir. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya strategis mendorong transformasi digital yang inklusif.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada PHK dan Layanan Harus Lebih Baik

Dalam konferensi pers di Media Center Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Meutya menegaskan bahwa merger ini harus menjamin perbaikan layanan dan efisiensi industri telekomunikasi nasional.

“Kita harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara lebih baik, efisien, inklusif dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden,” jelasnya.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah kewajiban pascamerger yang harus dipenuhi perusahaan, khususnya terkait pemerataan layanan.

Target 8.000 BTS Baru dan Akses Lebih Cepat di Wilayah 3T

Meutya menyampaikan bahwa hasil merger ini akan digunakan untuk memperluas layanan internet cepat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu targetnya adalah peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada tahun 2029.

Selain itu, perusahaan wajib membangun 8.000 Base Transceiver Station (BTS) baru yang akan difokuskan di area dengan layanan terbatas.

"Tidak hanya memberikan persetujuan merger, kami juga meminta komitmen peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah 8.000 fasilitas layanan kesehatan dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Jaminan Layanan Selama Masa Transisi

Selama masa transisi, Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan terhadap pengguna aktif yang saat ini berjumlah sekitar 95 juta pelanggan.

"Kami akan mengawasi layanan seluler terhadap para pelanggan yang jumlahnya 95 juta. Jadi kita pastikan tidak akan terganggu bahkan tentu yang kita ingin pastikan juga agar layanannya bisa lebih baik ke depan,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Like
Simpan
Bagikan
Explore More
ExploreMore
Di halaman ini mungkin terdapat program afiliasi, dimana kami bekerjasama dengan berbagai pihak. Ikuti artikel lainnya di artikel terbaru atau halaman berita. Sedang mencari hp? Silahkan buka cari hp, cek daftar hp terbaru, atau hp terbaru di Indonesia.

...

...

Cari Hp
Tablet
Smartwatch